BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Peningkatan Nilai Tambah Batubara adalah kegiatan
pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara
untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau
tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan
khusus.
7. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
adalah izin usaha yang diberikan sebagai
perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak
karya atau perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara.
8. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang
terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan
bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara
genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem
Panas Bumi.
9. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan
pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan
melalui proses pengubahan dari energi panas
dan/atau fluida menjadi energi listrik.
10. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan
pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa
melakukan proses pengubahan dari energi panas
dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk
keperluan nonlistrik.
11. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut
Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas
koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
12. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi
pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang
berhubungan dengan informasi kondisi geologi,
geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu
apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta
ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
13. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran
uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan
untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah
permukaan guna menemukan dan mendapatkan
perkiraan cadangan Panas Bumi.
14. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah
Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur
pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan
fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi
produksi Panas Bumi.
15. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh
informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek
yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis,
ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang
diusulkan.
16. Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya
disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh
Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei
Pendahuluan.
17. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang
selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang
diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan
Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
18. Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta,
petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi.
19. Pihak Lain adalah badan usaha, perguruan tinggi,
atau lembaga penelitian yang memiliki keahlian dan
kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan
atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
20. Pelelangan Wilayah Kerja yang selanjutnya disebut
Pelelangan adalah metode penawaran Wilayah Kerja
untuk mendapatkan pemenang lelang.
21. Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang
selanjutnya disebut IPB adalah izin melakukan
pengusahaan panas bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
22. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga
listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
23. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan
tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi,
distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada
konsumen.
24. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan
memproduksi tenaga listrik.
25. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga
listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke
konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
26. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga
listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan
ke konsumen.
27. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang
membeli tenaga listrik dari pemegang izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik.
28. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana
pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang
meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan
Distribusi Tenaga Listrik yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
29. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan
Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha
melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan
tenaga listrik.
30. Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang
terdapat di atas tanah tersebut.
31. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada
pemegang hak atas tanah berikut bangunan,
tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas
tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan
secara tidak langsung untuk pembangunan
Ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau
penyerahan hak atas tanah.
32. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan
sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan,
saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan
untuk pembangkitan, konversi, transformasi,
penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga
listrik.
33. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha
menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
34. Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha
menurut tingkat kemampuan usaha.
35. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian
untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap
Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan pelaku
usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
36. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah Instalasi
Tenaga Listrik yang digunakan untuk pengadaan
tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan,
instalasi transmisi, dan instalasi Distribusi Tenaga
Listrik.
37. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Instalasi
Tenaga Listrik yang digunakan untuk pemanfaatan
tenaga listrik oleh Konsumen akhir.
38. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan
yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau
memiliki pengalaman kerja di bidang
Ketenagalistrikan.
39. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses
penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal
terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi
dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang
Ketenagalistrikan.
40. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian
kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan listrik
dan instalasinya serta verifikasi Instalasi Tenaga
Listrik untuk memastikan suatu Instalasi Tenaga
Listrik dan peralatan telah berfungsi sebagaimana
kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan
dinyatakan laik dioperasikan.
41. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang
selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan
tenaga teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan
pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja.
42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
a. mineral dan batubara;
b. Panas Bumi; dan
c. Ketenagalistrikan.
BAB II
MINERAL DAN BATUBARA
Pasal 3
(1) Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi,
IUPK operasi produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas batubara
yang melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah
Batubara di dalam negeri dapat diberikan perlakuan
tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol
persen).
(2) Perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar
0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian
energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku
industri.
(3) Perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar
0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan terhadap volume batubara yang digunakan
dalam kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Peningkatan
Nilai Tambah Batubara, besaran, persyaratan, dan
tata cara pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
(5) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti
sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan negara.
BAB III
PANAS BUMI
Pasal 4
Badan usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang tidak memiliki
IPB dikenai sanksi administratif berupa penghentian
sementara sebagian atau seluruh kegiatan dan denda
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 5
Badan usaha pemegang IPB yang melakukan pengusahaan
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang
tidak menggunakan izin sesuai dengan peruntukannya
dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan dan denda sebesar
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Pasal 6
(1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal IPB ditetapkan, pemegang IPB
wajib memulai kegiatan sebagaimana yang tercantum
dalam proposal pengembangan proyek yang
disampaikan pada saat Pelelangan.
(2) Dalam hal pemegang IPB tidak memulai kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
(3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
Pasal 7
(1) Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau
badan usaha milik negara yang berusaha di bidang
Panas Bumi untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi,
dan/atau pemanfaatan pada Wilayah Kerja.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan terhadap Wilayah Kerja dengan kriteria:
a. telah dilakukan Eksplorasi oleh badan usaha milik
negara atau Pemerintah Pusat;
b. telah dioperasikan oleh badan usaha milik negara
atau Pemerintah Pusat;
c. Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh badan
usaha; dan/atau
d. kriteria lain yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri.
(3) Penugasan kepada badan usaha milik negara yang
berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai
IPB.
(4) Badan usaha milik negara yang ditugaskan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
melaporkan penugasan yang berlaku sebagai IPB
kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
untuk mendapatkan nomor izin berusaha.
Pasal 8
(1) Pemegang IPB wajib melakukan Eksplorasi dalam
jangka waktu tertentu pada Wilayah Kerjanya dalam
hal pada Wilayah Kerja tersebut belum pernah
dilakukan Eksplorasi.
(2) Dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemegang IPB wajib
melakukan Studi Kelayakan.
(3) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit meliputi:
a. studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja
yang layak dieksploitasi;
b. izin lingkungan;
c. rencana pembangunan sumur pengembangan dan
sumur reinjeksi;
d. rancangan fasilitas lapangan uap;
e. rencana kapasitas Pembangkitan Tenaga Listrik
dan tahapan pembangkitannya;
f. kelayakan keekonomian;
g. rencana sistem Pembangkitan Tenaga Listrik dan
Transmisi Tenaga Listrik;
h. rencana pemeliharaan sumber daya Panas Bumi
untuk kegiatan pengusahaan;
i. rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan Panas
Bumi, jika terdapat rencana pemanfaatan jasa
lingkungan pada kawasan hutan konservasi;
j. rencana keselamatan dan kesehatan kerja;
k. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup; dan
l. rencana pasca pengusahaan Panas Bumi.
(4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Eksplorasi
pada Wilayah Kerjanya yang belum pernah dilakukan
Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
tidak melakukan Studi Kelayakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
(5) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
(6) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi
administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya
jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berakhir dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan.
(7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dikenai untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan.
(8) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) sewaktu-waktu dapat dicabut
apabila pemegang IPB dalam masa pengenaan sanksi
memenuhi kewajibannya.
(9) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi
berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
melaksanakan kewajibannya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi
penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
IPB.
Pasal 9
(1) Dalam hal Wilayah Kerja sudah dilakukan Eksplorasi,
pemegang IPB:
a. langsung melakukan Studi Kelayakan; atau
b. dapat melakukan Eksplorasi tambahan dengan
jangka waktu tertentu.
(2) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3) Dalam jangka waktu Eksplorasi tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
pemegang IPB wajib melakukan Studi Kelayakan.
(4) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Studi
Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis
oleh Menteri.
(5) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
(6) Dalam hal pemegang IPB tidak melaksanakan
peringatan tertulis ketiga sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
pemegang IPB dikenai sanksi administratif berupa
penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan.
(7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berlaku paling lama 3 (tiga)
bulan.
(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila pemegang
IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi
kewajibannya.
(9) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi
berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
melaksanakan kewajibannya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi
penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
IPB.
Pasal 10
(1) Hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) wajib disampaikan
kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Dalam hal pemegang IPB tidak menyampaikan Studi
Kelayakan kepada Menteri untuk mendapatkan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis
oleh Menteri.
(3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
Pasal 11
(1) Dalam hal hasil Studi Kelayakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wilayah Kerja tidak
layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang
IPB wajib mengembalikan IPB kepada Menteri.
(2) Dalam hal Wilayah Kerja tidak layak untuk Eksploitasi
dan pemanfaatan, pemegang IPB tidak mengembalikan
IPB kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis oleh Menteri.
(3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
(4) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi
administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya
jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berakhir dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan IPB.
Pasal 12
(1) Pemegang IPB wajib melakukan Eksploitasi sesuai
dengan Studi Kelayakan yang sudah mendapat
persetujuan Menteri.
(2) Dalam hal terjadi perubahan kapasitas dan/atau
teknologi Pembangkitan Tenaga Listrik pada jangka
waktu Eksploitasi, pemegang IPB harus
menyampaikan perubahan Studi Kelayakan untuk
mendapat persetujuan Menteri.
(3) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan Eksploitasi
sesuai dengan Studi Kelayakan yang sudah mendapat
persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis oleh Menteri.
(4) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
(5) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi
administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya
jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berakhir dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan.
(6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dikenai untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan.
(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang
IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi
kewajibannya.
(8) Dalam hal pemegang IPB yang mendapat sanksi
berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
melaksanakan kewajibannya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi
penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
IPB.
Pasal 13
Pemegang IPB dapat memanfaatkan tenaga listrik yang
dihasilkan dari Wilayah Kerja dengan cara:
a. melakukan kerja sama dengan pemegang izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi setelah
pemegang IPB memiliki Perizinan Berusaha
penyediaan tenaga listrik;
b. menjual listrik yang dihasilkan dari Wilayah Kerja
kepada badan usaha lain atau masyarakat setelah
pemegang IPB memiliki Perizinan Berusaha
penyediaan tenaga listrik; dan/atau
c. menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan untuk
keperluan sendiri atau menjual kelebihan tenaga
listriknya setelah pemegang IPB memiliki Perizinan
Berusaha,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Ketenagalistrikan.
Pasal 14
Pemegang IPB yang melakukan pengalihan IPB kepada
badan usaha lain dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).
Pasal 15
Pemegang IPB yang melakukan pengalihan kepemilikan
saham di Bursa Efek Indonesia sebelum Eksplorasi dan
tanpa persetujuan Menteri dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).
Pasal 16
(1) Pemegang IPB sebelum mengembalikan Wilayah Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, wajib melakukan
kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup.
(2) Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri.
(3) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kegiatan
reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dari
setiap sumur yang ada di Wilayah Kerja.
Pasal 17
(1) Dalam hal IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung, pemegang IPB wajib:
a. melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban
finansial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. mengembalikan seluruh Wilayah Kerja dan
melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan berkaitan dengan pengembalian
seluruh Wilayah Kerja;
c. menyerahkan semua Data dan Informasi Panas
Bumi pada Wilayah Kerja, baik dalam bentuk
analog maupun digital yang terkait dengan
pelaksanaan pengusahaan Panas Bumi kepada
Menteri; dan
d. melakukan kewajiban pasca IPB berakhir.
(2) Pelunasan dan penyelesaian seluruh kewajiban
finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. untuk IPB yang berakhir karena habis masa
berlakunya, terhitung sampai dengan berakhirnya
IPB;
b. untuk IPB yang berakhir karena dikembalikan,
terhitung sampai dengan penyampaian
pengembalian IPB; atau
c. untuk IPB yang berakhir karena dicabut terhitung
sampai dengan tanggal pencabutan.
(3) Kewajiban pasca IPB berakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
a. melakukan usaha pengamanan terhadap benda
maupun bangunan dan keadaan tanah di
sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan
umum;
b. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal IPB berakhir:
1. mengangkat benda, bangunan, dan peralatan
miliknya yang berada di dalam bekas Wilayah
Kerjanya, kecuali bangunan yang dapat
digunakan untuk kepentingan umum; dan
2. menyerahkan aset hasil pengusahaan Panas
Bumi kepada Menteri.
(4) Dalam hal IPB berakhir dan pemegang IPB tidak
melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
Pasal 18
(1) Pemegang IPB wajib:
a. memahami dan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja serta perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi
standar yang berlaku;
b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan fungsi lingkungan hidup;
c. melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan
pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang
baik dan benar;
d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa,
teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang
bangun dalam negeri secara transparan dan
bersaing;
e. memberikan dukungan terhadap kegiatan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi di bidang Panas Bumi;
f. memberikan dukungan terhadap kegiatan
penciptaan, pengembangan Kompetensi, dan
pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas
Bumi;
g. melaksanakan program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat setempat;
h. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
dengan memperhatikan iktikad baik dan
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya;
i. menyampaikan laporan tertulis pengusahaan
Panas Bumi kepada Menteri secara berkala atas:
1. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
2. realisasi pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran biaya;
j. memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara
dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
k. menyampaikan rencana jangka panjang
Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada
Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan
rencana anggaran serta menyampaikan besarnya
cadangan;
l. mengutamakan penggunaan tenaga kerja
Indonesia; dan
m. mendorong pengembangan Pemanfaatan Langsung
Panas Bumi pada Wilayah Kerjanya.
(2) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
(3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
(4) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi
administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya
jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berakhir dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan.
(5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang
IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi
kewajibannya.
(7) Dalam hal pemegang IPB yang telah dikenai sanksi
berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
melaksanakan kewajibannya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi
penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
IPB.
Pasal 19
(1) Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan
Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari
Survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi
wajib mendapat izin Menteri.
(2) Dalam hal setiap orang melakukan pengiriman,
penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data dan
Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari Survei
Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi tanpa
izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis
oleh Menteri.
(3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
Pasal 20
(1) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau
PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan Data dan
Informasi Panas Bumi hasil kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi Wilayah Kerja atau wilayah penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung selama jangka
waktu berlakunya IPB atau penugasan PSP atau PSPE,
kecuali pemusnahan data.
(2) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau
PSPE wajib menyimpan Data dan Informasi Panas
Bumi yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di wilayah hukum Indonesia.
(3) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang
diberikan PSP atau PSPE tidak melakukan
penyimpanan Data dan Informasi Panas Bumi yang
dipergunakan di wilayah hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
(4) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3
(tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masingmasing 1 (satu) bulan.
(5) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang
diberikan PSP atau PSPE yang dikenai sanksi
administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya
jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berakhir dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seluruh kegiatan.
(6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(7) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) sewaktu-waktu dapat dicabut
apabila pemegang IPB dan Pihak Lain dalam masa
pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
(8) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang
diberikan PSP atau PSPE yang mendapat sanksi
berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
melaksanakan kewajibannya sampai dengan
berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi
penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
IPB, PSP, atau PSPE.
Pasal 21
(1) Apabila IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung, pemegang IPB wajib menyerahkan seluruh
Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari
hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri.
(2) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban
IPB berakhir berupa penyerahan seluruh Data dan
Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil
Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
denda oleh Menteri sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh
miliar rupiah).
BAB IV
KETENAGALISTRIKAN
Pasal 22
(1) Dalam rangka mendukung pengembangan penyediaan
tenaga listrik, Menteri dan gubernur menyediakan
dana untuk:
a. kelompok masyarakat tidak mampu;
b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di
daerah yang belum berkembang;
c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil
dan perbatasan; dan
d. pembangunan listrik perdesaan.
(2) Selain menyediakan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu,
Menteri dan gubernur dapat menyediakan dana untuk
kelompok yang menggerakkan perekonomian atau
sosial, dan pengembangan Ketenagalistrikan.
(3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dapat diberikan melalui masyarakat,
Konsumen, dan/atau badan usaha Ketenagalistrikan.
(4) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
c. bantuan badan usaha Ketenagalistrikan.
(5) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
kepentingan umum harus sesuai dengan Rencana
Umum Ketenagalistrikan nasional dan rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik.
(2) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 24
(1) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional berfungsi
sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan
dokumen:
a. Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah; dan
b. rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
(2) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun
dan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebijakan
energi nasional sesuai dengan periode perencanaan
kebijakan energi nasional.
(3) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan
mengikutsertakan Pemerintah Daerah.
(4) Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah disusun
paling lambat 1 (satu) tahun setelah Rencana Umum
Ketenagalistrikan nasional ditetapkan.
(5) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional dan
Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah dievaluasi
setiap tahun dan dimutakhirkan setiap 5 (lima) tahun.
(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Rencana Umum Ketenagalistrikan
nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan
daerah dapat dimutakhirkan sebelum jangka waktu 5
(lima) tahun dalam hal terjadi:
a. perbedaan signifikan antara realisasi dengan
proyeksi;
b. perubahan signifikan pada asumsi dan/atau
target;
c. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sektor
Ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya;
atau
d. kondisi lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(7) Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan gubernur.
(8) Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi
pertimbangan dalam pemutakhiran Rencana Umum
Ketenagalistrikan nasional.
(9) Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional dan
Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah, paling
sedikit memuat:
a. latar belakang, pokok-pokok kebijakan energi
nasional terkait Ketenagalistrikan, dan landasan
hukum;
b. kebijakan Ketenagalistrikan;
c. kondisi penyediaan tenaga listrik;
d. proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga
listrik; dan
e. rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga
listrik.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan
daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik disusun
berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan
nasional.
(2) Pengesahan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
untuk pertama kali paling lama dilakukan bersamaan
dengan pemberian Perizinan Berusaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum.
(3) Setiap perubahan rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik harus mendapatkan pengesahan dari Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(4) Perubahan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
berdasarkan:
a. hasil evaluasi rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik secara berkala oleh badan usaha
pemegang Wilayah Usaha; atau
b. perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.
(5) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah terkait Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik, Menteri atau gubernur
sesuai kewenangannya dapat memasukkan kebijakan
tersebut ke dalam rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 26
(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum meliputi jenis usaha:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
d. penjualan tenaga listrik.
(2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara terintegrasi.
(3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib mendapatkan izin Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik untuk kepentingan umum.
(4) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha
dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
(5) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi,
dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha
pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di
luar Wilayah Usahanya.
(6) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik
dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1
(satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
(7) Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (6) mempertimbangkan kriteria:
a. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak
mampu menyediakan tenaga listrik;
b. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak
mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan;
c. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada
mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah
Usahanya kepada Menteri;
d. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha
belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha
yang sudah ada; dan/atau
e. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha
merupakan kawasan terpadu yang mengelola
sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola
kebutuhan listrik usahanya.
(8) Perubahan cakupan Wilayah Usaha dapat dilakukan
dalam hal:
a. perluasan cakupan Wilayah Usaha jika pemegang
Wilayah Usaha lain tidak mampu menyediakan
tenaga listrik di Wilayah Usahanya;
b. pengurangan cakupan Wilayah Usaha jika
pemegang Wilayah Usaha tidak mampu
menyediakan tenaga listrik pada sebagian Wilayah
Usahanya; atau
c. perubahan lainnya berdasarkan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 27
(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga
listrik lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) yang
terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga
Listrik wajib mendapatkan izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.
(2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penerbitan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di
bidang Ketenagalistrikan.
(4) Kewajiban Perizinan Berusaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan sendiri dengan total
kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan
500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1
(satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik berupa
penyampaian laporan sebanyak 1 (satu) kali kepada
Menteri atau gubernur sebelum melakukan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.
(5) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
dengan total kapasitas lebih dari 500 kW (lima ratus
kilowatt) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem
Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memiliki sertifikat laik operasi.
(6) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima
ratus kilowatt) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan spesifikasi teknis:
a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan
wajib memiliki sertifikat laik operasi; dan
b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak
terpisahkan dinyatakan telah memenuhi ketentuan
wajib sertifikat laik operasi.
(7) Pembangkit tenaga listrik yang dinyatakan memenuhi
ketentuan wajib sertifikat laik operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib dilengkapi
dengan dokumen berupa:
a. sertifikat produk; atau
b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap
aspek keselamatan Ketenagalistrikan dari pemilik
Instalasi Tenaga Listrik yang dilengkapi dengan
dokumen:
1. garansi pabrikan yang masih berlaku;
2. hasil uji komisioning dari teknisi distributor;
atau
3. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit
tenaga listrik.
(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dievaluasi oleh Menteri atau gubernur dan wajib
mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 28
(1) Konsumen wajib:
a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang
mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
b. menjaga keamanan Instalasi Tenaga Listrik milik
Konsumen;
c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan
peruntukannya;
d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
e. menaati persyaratan teknis di bidang
Ketenagalistrikan.
(2) Konsumen bertanggung jawab terhadap kerugian
pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum
jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Tanggung jawab Konsumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa:
a. membayar denda atas keterlambatan pembayaran
pemakaian tenaga listrik;
b. membayar tagihan susulan pemakaian tenaga
listrik;
c. membayar ganti kerugian atas
kerusakan/kehilangan Instalasi Tenaga Listrik
yang dimiliki oleh pemegang Perizinan Berusaha
untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
untuk kepentingan umum; dan/atau
d. tanggung jawab lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Konsumen berkeberatan dalam
melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan investigasi
Ketenagalistrikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi
Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 29
(1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum
dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan
ayat (2) berhak untuk:
a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun
di bawah permukaan;
b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah
permukaan;
c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan
menggunakannya untuk sementara waktu;
e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di
bawah tanah;
f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang
dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
g. memotong dan/atau menebang tanaman yang
menghalanginya.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum
berhak melintasi pipa gas dan infrastrukturnya serta
kawasan hutan untuk menjaga keandalan penyediaan
tenaga listrik.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang Perizinan
Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik untuk kepentingan umum harus
melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan barang
milik negara/kekayaan negara/barang milik
daerah/barang milik badan usaha milik
negara/barang milik badan usaha milik daerah,
pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum
harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negara.
Pasal 30
(1) Penggunaan tanah oleh pemegang Perizinan Berusaha
untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
untuk kepentingan umum dalam melaksanakan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan setelah
memberikan Ganti Rugi Hak atas Tanah atau
Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah,
bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak
langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
kepentingan umum yang mengakibatkan
berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan,
dan tanaman yang dilintasi jaringan Transmisi Tenaga
Listrik.
(3) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah,
bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk tanah,
bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas
jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
(4) Penghitungan besaran Kompensasi kepada pemegang
hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga
penilai independen yang ditunjuk oleh Menteri.
(5) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berdasarkan formula perhitungan Kompensasi
dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan
tanaman.
(6) Lembaga penilai independen menyampaikan
rekomendasi besaran Kompensasi kepada Menteri
untuk ditetapkan.
(7) Setelah Kompensasi diberikan, pemegang Perizinan
Berusaha wajib melakukan pemeliharaan tanaman di
bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga Listrik
untuk pemenuhan keselamatan Ketenagalistrikan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perhitungan, kriteria dan pembayaran Kompensasi
tanah, bangunan, dan tanaman diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 31
(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:
a. konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga
Listrik;
c. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga
Listrik;
d. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
e. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat
tenaga listrik;
i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
j. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan;
k. Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga
listrik; dan
l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan penyediaan tenaga listrik.
(2) Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf l paling sedikit berupa:
a. pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen
dalam negeri di bidang Ketenagalistrikan;
b. pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem
manajemen keselamatan Ketenagalistrikan;
c. pengelolaan lingkungan Ketenagalistrikan;
d. pengendalian emisi gas rumah kaca
Ketenagalistrikan; dan
e. pemeriksaan dan penilaian Kompensasi tanah,
bangunan, dan/atau tanaman yang berada di
bawah ruang bebas jaringan Transmisi Tenaga
Listrik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa lain yang
secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 32
(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha swasta, badan layanan umum, dan
koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa
penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi,
Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha jasa
penunjang tenaga listrik.
(2) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa
penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berbentuk:
a. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bukan badan hukum yang telah didaftarkan pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia; atau
c. kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan
usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau
usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik
asing.
(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha swasta, badan layanan umum, dan
koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga
listrik wajib mendapat Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan
sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(4) Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik
untuk kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c diberikan untuk jenis usaha:
a. konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga
Listrik; dan
c. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf
a, huruf b, dan huruf e.
(5) Permohonan Perizinan Berusaha jasa penunjang
tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing dikenai
biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak.
(6) Kantor perwakilan asing hanya diizinkan mengerjakan
pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya
tinggi.
(7) Pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
a. pekerjaan pembangunan dan pemasangan
Instalasi Tenaga Listrik dengan nilai paling sedikit
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
b. pekerjaan konsultansi dalam bidang Instalasi
Tenaga Listrik atau pemeliharaan Instalasi Tenaga
Listrik paling sedikit Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
Pasal 33
(1) Kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c wajib:
a. memiliki Kualifikasi yang setara dengan Kualifikasi
besar;
b. membentuk kerja sama operasi dengan badan
usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri;
c. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja
Indonesia daripada tenaga kerja asing;
d. menempatkan warga negara Indonesia sebagai
penanggung jawab badan usaha kantor
perwakilan;
e. mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
f. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien,
berwawasan lingkungan, serta memperhatikan
kearifan lokal;
g. melaksanakan proses alih teknologi; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus:
a. berbentuk perseroan terbatas;
b. kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh
perorangan warga negara Indonesia, Negara
Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, badan
usaha swasta, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah dan/atau koperasi;
c. memiliki sertifikat badan usaha dengan Kualifikasi
usaha besar; dan
d. memiliki Perizinan Berusaha jasa penunjang
tenaga listrik.
Pasal 34
(1) Usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf a diklasifikasikan dalam bidang:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
e. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan
Instalasi Tenaga Listrik.
(2) Usaha jasa konsultansi di bidang Pembangkitan
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
a. pembangkit listrik tenaga uap;
b. pembangkit listrik tenaga gas;
c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
d. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;
e. pembangkit listrik tenaga air;
f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan
menengah;
g. pembangkit listrik tenaga diesel;
h. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;
i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
j. pembangkit listrik tenaga surya;
k. pembangkit listrik tenaga bayu;
l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
m. pembangkit listrik tenaga biogas;
n. pembangkit listrik tenaga sampah;
o. battery energy storage system (BESS); dan
p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan
tenaga energi terbarukan lainnya.
(3) Usaha jasa konsultansi di bidang Transmisi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi,
tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra
tinggi; dan
b. gardu induk.
(4) Usaha jasa konsultansi di bidang Distribusi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(5) Usaha jasa konsultansi di bidang Instalasi
Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
tinggi;
b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha jasa
konsultansi bidang lainnya yang secara langsung
berkaitan dengan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 35
(1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam bidang:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
e. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan
Instalasi Tenaga Listrik.
(2) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang
Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. pembangkit listrik tenaga uap;
b. pembangkit listrik tenaga gas;
c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
d. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;
e. pembangkit listrik tenaga air;
f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan
menengah;
g. pembangkit listrik tenaga diesel;
h. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;
i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
j. pembangkit listrik tenaga surya;
k. pembangkit listrik tenaga bayu;
l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
m. pembangkit listrik tenaga biogas;
n. pembangkit listrik tenaga sampah;
o. battery energy storage system (BESS); dan
p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan
tenaga energi terbarukan lainnya.
(3) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang
Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi,
tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra
tinggi; dan
b. gardu induk.
(4) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang
Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(5) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan di bidang
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
tinggi;
b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha jasa
pembangunan dan pemasangan di bidang lainnya
yang secara langsung berkaitan dengan Instalasi
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.
(7) Klasifikasi, Kualifikasi, dan sertifikasi perencana,
pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan gedung
untuk Instalasi Tenaga Listrik dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang jasa konstruksi.
Pasal 36
(1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam bidang:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
e. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan
Instalasi Tenaga Listrik.
(2) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang
Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. pembangkit listrik tenaga uap;
b. pembangkit listrik tenaga gas;
c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
d. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;
e. pembangkit listrik tenaga air;
f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan
menengah;
g. pembangkit listrik tenaga diesel;
h. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;
i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
j. pembangkit listrik tenaga surya;
k. pembangkit listrik tenaga bayu;
l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
m. pembangkit listrik tenaga biogas;
n. pembangkit listrik tenaga sampah;
o. battery energy storage system (BESS); dan
p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan
tenaga energi terbarukan lainnya.
(3) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang
Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi,
tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra
tinggi; dan
b. gardu induk.
(4) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang
Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(5) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
tinggi;
b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa
pemeriksaan dan pengujian di bidang lainnya yang
secara langsung berkaitan dengan Instalasi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 37
(1) Usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf
d diklasifikasikan dalam bidang:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
e. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan
Instalasi Tenaga Listrik.
(2) Usaha jasa pengoperasian di bidang Pembangkitan
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
a. pembangkit listrik tenaga uap;
b. pembangkit listrik tenaga gas;
c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
d. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;
e. pembangkit listrik tenaga air;
f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan
menengah;
g. pembangkit listrik tenaga diesel;
h. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;
i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
j. pembangkit listrik tenaga surya;
k. pembangkit listrik tenaga bayu;
l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
m. pembangkit listrik tenaga biogas;
n. pembangkit listrik tenaga sampah;
o. battery energy storage system (BESS); dan
p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan
tenaga energi terbarukan lainnya.
(3) Usaha jasa pengoperasian di bidang Transmisi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi,
tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra
tinggi; dan
b. gardu induk.
(4) Usaha jasa pengoperasian di bidang Distribusi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(5) Usaha jasa pengoperasian di bidang Instalasi
Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
tinggi;
b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa
pengoperasian di bidang lainnya yang secara langsung
berkaitan dengan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 38
(1) Usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf
e diklasifikasikan dalam bidang:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
e. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan
Instalasi Tenaga Listrik.
(2) Usaha jasa pemeliharaan di bidang Pembangkitan
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diklasifikasikan dalam subbidang:
a. pembangkit listrik tenaga uap;
b. pembangkit listrik tenaga gas;
c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
d. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;
e. pembangkit listrik tenaga air;
f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan
menengah;
g. pembangkit listrik tenaga diesel;
h. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;
i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
j. pembangkit listrik tenaga surya;
k. pembangkit listrik tenaga bayu;
l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
m. pembangkit listrik tenaga biogas;
n. pembangkit listrik tenaga sampah;
o. battery energy storage system (BESS); dan
p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan
tenaga energi terbarukan lainnya.
(3) Usaha jasa pemeliharaan di bidang Transmisi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi,
tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra
tinggi; dan
b. gardu induk.
(4) Usaha jasa pemeliharaan di bidang Distribusi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(5) Usaha jasa pemeliharaan di bidang Instalasi
Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
tinggi;
b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa
pemeliharaan di bidang lainnya yang secara langsung
berkaitan dengan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 39
(1) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g
diklasifikasikan dalam bidang:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;
e. asesor Ketenagalistrikan;
f. industri penunjang tenaga listrik; dan
g. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan
Instalasi Tenaga Listrik.
(2) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang
Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. pembangkit listrik tenaga uap;
b. pembangkit listrik tenaga gas;
c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
d. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;
e. pembangkit listrik tenaga air;
f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan
menengah;
g. pembangkit listrik tenaga diesel;
h. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;
i. pembangkit listrik tenaga nuklir;
j. pembangkit listrik tenaga surya;
k. pembangkit listrik tenaga bayu;
l. pembangkit listrik tenaga biomassa;
m. pembangkit listrik tenaga biogas;
n. pembangkit listrik tenaga sampah;
o. battery energy storage system (BESS); dan
p. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan
tenaga energi terbarukan lainnya.
(3) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang
Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi,
tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra
tinggi; dan
b. gardu induk.
(4) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang
Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diklasifikasikan dalam subbidang:
a. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
b. jaringan Distribusi Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(5) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
tinggi;
b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(6) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang asesor
Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e diklasifikasikan dalam subbidang:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik; dan
d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
(7) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang
industri penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f diklasifikasikan dalam
subbidang:
a. peralatan tenaga listrik; dan
b. pemanfaat tenaga listrik.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa
pendidikan dan pelatihan di bidang lainnya yang
secara langsung berkaitan dengan Instalasi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 40
(1) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) huruf j diklasifikasikan dalam bidang:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. penjualan tenaga listrik;
e. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan
f. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan
Instalasi Tenaga Listrik.
(2) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan di bidang Pembangkitan Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. konsultansi;
b. pembangunan dan pemasangan;
c. pemeriksaan dan pengujian;
d. pengoperasian;
e. pemeliharaan;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. laboratorium pengujian;
i. asesor Ketenagalistrikan; dan
j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan Pembangkitan Tenaga Listrik.
(3) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan di bidang Transmisi Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. konsultansi;
b. pembangunan dan pemasangan;
c. pemeriksaan dan pengujian;
d. pengoperasian;
e. pemeliharaan;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. laboratorium pengujian;
i. asesor Ketenagalistrikan; dan
j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan Transmisi Tenaga Listrik.
(4) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan di bidang Distribusi Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. konsultansi;
b. pembangunan dan pemasangan;
c. pemeriksaan dan pengujian;
d. pengoperasian;
e. pemeliharaan;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. laboratorium pengujian;
i. asesor Ketenagalistrikan; dan
j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan Distribusi Tenaga Listrik.
(5) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan di bidang penjualan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diklasifikasikan dalam subbidang:
a. penjualan antar negara;
b. penjualan antar penyedia listrik;
c. penjualan langsung;
d. aktivitas penunjang penjualan;
e. asesor Ketenagalistrikan; dan
f. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan Penjualan Tenaga Listrik.
(6) Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan di bidang Instalasi Pemanfaatan
Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e diklasifikasikan dalam subbidang:
a. konsultansi;
b. pembangunan dan pemasangan;
c. pemeriksaan dan pengujian;
d. pengoperasian;
e. pemeliharaan;
f. penelitian dan pengembangan;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. laboratorium pengujian;
i. asesor Ketenagalistrikan; dan
j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di bidang
lainnya yang secara langsung berkaitan dengan
Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 41
Usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga
listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf k diklasifikasikan dalam jenis usaha:
a. konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga
Listrik;
c. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
d. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
e. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik; dan
f. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
Pasal 42
(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, huruf h,
dan huruf i diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Klasifikasi usaha jasa lain yang secara langsung
berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf l
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 43
(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf j, dan huruf k
dikualifikasikan dalam:
a. Kualifikasi usaha besar;
b. Kualifikasi usaha menengah; dan/atau
c. Kualifikasi usaha kecil.
(2) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan:
a. tingkat kemampuan usaha; dan
b. Kompetensi tenaga teknik.
(3) Kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat
Kompetensi.
(4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan oleh Menteri atau lembaga sertifikasi
Kompetensi yang diakreditasi oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 44
(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, huruf h,
dan huruf i dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kualifikasi usaha jasa lain yang secara langsung
berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf l
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 45
(1) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
diperoleh melalui Sertifikasi Badan Usaha.
(2) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha
jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, dan huruf j diberikan oleh Menteri
atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang
diakreditasi oleh Menteri.
(3) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha
jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h,
huruf i, huruf k, dan huruf l dapat digantikan dengan
dokumen yang setara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan
oleh Menteri dapat dikenakan biaya administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
(5) Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
(6) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat dikenakan biaya administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Sertifikasi
Badan Usaha diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 46
(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (1) huruf c, huruf j, dan huruf k yang telah
mendapatkan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha jasa penunjang tenaga listrik dan telah
menjalankan usaha selama 3 (tiga) tahun wajib
memenuhi persyaratan akreditasi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk usaha jasa pemeriksaan dan
pengujian Instalasi Tenaga Listrik bidang Instalasi
Pemanfaatan Tenaga Listrik subbidang instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf
c.
(3) Untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian
Instalasi Tenaga Listrik bidang Instalasi Pemanfaatan
Tenaga Listrik subbidang instalasi pemanfaatan
tenaga listrik tegangan rendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib mendapatkan akreditasi dan
Perizinan Berusaha sebelum menjalankan usahanya.
(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) diberikan oleh Menteri.
(5) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3), Menteri dapat dibantu oleh
panitia akreditasi Ketenagalistrikan.
(6) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikenakan biaya administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penerimaan negara bukan pajak.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi
usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, huruf j, dan
huruf k diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 47
Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f,
huruf g, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 48
(1) Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mewujudkan kondisi:
a. andal dan aman bagi instalasi;
b. aman dari bahaya bagi manusia dan mahluk hidup
lainnya; dan
c. ramah lingkungan.
(3) Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemenuhan standardisasi peralatan dan
pemanfaat tenaga listrik;
b. pengamanan Instalasi Tenaga Listrik; dan
c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
(4) Pemenuhan keselamatan Ketenagalistrikan dapat
dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen
keselamatan Ketenagalistrikan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan
usaha Ketenagalistrikan dan penerapan keselamatan
Ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 49
(1) Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan
Tenaga Listrik.
(2) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. instalasi Transmisi Tenaga Listrik; dan
c. instalasi Distribusi Tenaga Listrik.
(3) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
tinggi;
b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
menengah; dan
c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan
rendah.
(4) Setiap Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat
laik operasi.
(5) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diperoleh melalui sertifikasi Instalasi Tenaga
Listrik.
(6) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diterbitkan oleh Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya atau lembaga inspeksi teknik
yang diakreditasi oleh Menteri.
(7) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib mendapatkan nomor registrasi dari
Menteri.
(8) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dikenakan biaya administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi
Instalasi Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 50
(1) Menteri memberlakukan standar wajib di bidang
Ketenagalistrikan.
(2) Menteri menetapkan peralatan dan pemanfaat tenaga
listrik yang wajib dibubuhi tanda standar nasional
Indonesia dan/atau tanda keselamatan.
(3) Dalam memberlakukan standar wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan peralatan
tenaga listrik dan pemanfaat tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.
(4) Pembubuhan tanda standar nasional Indonesia
dan/atau tanda keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat surat
persetujuan penggunaan tanda standar nasional
Indonesia dan/atau tanda keselamatan dari Menteri.
(5) Surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional
Indonesia dan/atau tanda keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui
registrasi sertifikat produk.
(6) Lembaga sertifikasi produk wajib mendapatkan nomor
registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri pada
sertifikat produk yang diterbitkan untuk produk
peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang wajib
dibubuhi tanda standar nasional Indonesia dan/atau
tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(7) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dikenakan biaya administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. standardisasi di bidang Ketenagalistrikan; dan
b. ketentuan dan tata cara pembubuhan tanda
standar nasional Indonesia dan/atau tanda
keselamatan,
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 51
(1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha swasta, badan layanan umum, serta
koperasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan
usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib
mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi standar
Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat
Kompetensi sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi
di bidang Ketenagalistrikan yang masih berlaku.
(2) Menteri menetapkan standar Kompetensi tenaga
teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Menteri atau lembaga sertifikasi
Kompetensi yang diakreditasi oleh Menteri.
(4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mendapatkan nomor registrasi dari
Menteri.
(5) Permohonan nomor registrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenakan biaya administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi
kompetensi tenaga teknik dan Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Teknik diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 52
(1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau
informatika.
(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. apabila tidak mengganggu kelangsungan
penyediaan tenaga listrik; dan
b. setelah memperoleh persetujuan pemilik jaringan.
(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan:
a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
b. serat optik pada jaringan;
c. konduktor pada jaringan; dan/atau
d. kabel pilot pada jaringan.
(4) Pemilik jaringan menyampaikan laporan kepada
Menteri setelah memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pemanfaatan
jaringan tenaga listrik dengan melampirkan dokumen
paling sedikit berupa:
a. identitas pemilik jaringan;
b. identitas pemanfaat jaringan;
c. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
d. jenis dan ruang lingkup jaringan yang
dimanfaatkan;
e. jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan
telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika
yang dipasang di jaringan; dan
f. perjanjian pemanfaatan jaringan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau
informatika diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 53
(1) Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah
Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum,
koperasi, perseorangan, swadaya masyarakat, dan
lembaga/badan usaha lainnya dalam melakukan
usaha Ketenagalistrikan wajib mengutamakan produk
dan potensi dalam negeri.
(2) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
b. pemenuhan tingkat komponen dalam negeri; dan
c. pengadaan produk dalam negeri.
(3) Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengutamaan produk dan potensi dalam negeri usaha
penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 54
(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk
pembangkit tenaga listrik;
b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk
kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan
informatika;
c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
e. pemenuhan aspek pelindungan lingkungan
Ketenagalistrikan;
f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam
negeri;
g. penggunaan tenaga kerja asing;
h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan
penyediaan tenaga listrik;
i. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
j. penerapan tarif tenaga listrik; dan
k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha
jasa penunjang tenaga listrik.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dapat:
a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang
Ketenagalistrikan;
c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan
pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
dan
d. memberikan sanksi administratif terhadap
pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh
inspektur Ketenagalistrikan dan/atau Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.
(4) Menteri melakukan pengawasan teknis terhadap
penyelenggaraan usaha Ketenagalistrikan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 55
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1),
ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 28 ayat (1),
Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 48 ayat (1),
Pasal 49 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1),
dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan sementara;
c. denda; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu:
a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;
b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan
c. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.
(4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya
setelah berakhirnya jangka waktu teguran ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan
kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b untuk jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan.
(5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya
setelah berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan
kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya mengenakan sanksi administratif
berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
dengan tidak menggugurkan pemenuhan
kewajibannya.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila setiap orang
dalam masa pengenaan sanksi memenuhi
kewajibannya.
(7) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya
setelah berakhirnya jangka waktu sanksi administratif
berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d.
Pasal 56
Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
terhadap:
a. keselamatan;
b. kesehatan;
c. lingkungan; dan
d. pemanfaatan sumber daya,
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan
kegiatan sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha
dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya.
Pasal 57
(1) Besaran denda yang dikenai untuk:
a. Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
tanpa izin dikenai denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
tanpa izin dikenai denda paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).
c. Setiap orang yang melakukan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik yang tidak memenuhi kewajiban
melaporkan kegiatan usahanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dikenai denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
(2) Besaran denda yang dikenai untuk:
a. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan
Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) sehingga mempengaruhi
kelangsungan penyediaan tenaga listrik dikenai
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
b. Setiap orang yang mengoperasikan Instalasi
Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4)
dikenai denda paling banyak Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah).
c. Setiap orang yang mengoperasikan Instalasi
Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4)
yang mengakibatkan timbulnya korban dikenai
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
d. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a mengakibatkan terputusnya aliran listrik
sehingga merugikan masyarakat, dikenai denda
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau
membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali
tanaman yang telah diberi ganti rugi dan/atau
Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) dan ayat (2), dikenai denda:
a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4
(empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada
tahun berjalan; dan
b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar
nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada
tahun berjalan.
(4) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau
membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali
tanaman yang berpotensi masuk ke ruang bebas atau
jarak bebas minimum jaringan Transmisi Tenaga
Listrik, dikenai denda:
a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4
(empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada
tahun berjalan; dan
b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar
nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada
tahun berjalan.
(5) Setiap orang yang mendirikan bangunan atau
membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali
tanaman yang berpotensi membahayakan keselamatan
dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga
listrik, dikenai denda:
a. untuk objek tanaman, dikenakan denda sebesar 4
(empat) kali dari nilai pasar tanaman tersebut pada
tahun berjalan; dan
b. untuk objek bangunan, dikenakan denda sebesar
nilai jual objek pajak bangunan tersebut pada
tahun berjalan.
(6) Selain denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5), Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dapat melakukan
pembongkaran bangunan dan/atau pemangkasan
tanaman.
(7) Besaran denda yang dikenai untuk ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3),
untuk:
a. Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan
usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa
penunjang tenaga listrik dikenai denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
b. Setiap kantor perwakilan asing yang melaksanakan
kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang
tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha
jasa penunjang tenaga listrik dikenai denda
sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai
kontrak.
c. Setiap badan usaha jasa konsultansi dalam bidang
Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pembangunan
dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha
jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan, usaha jasa Sertifikasi
Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang
melaksanakan usahanya tidak memiliki sertifikat
badan usaha atau tidak memelihara masa berlaku
sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang
lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per subbidang
untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi kecil.
d. Setiap badan usaha jasa konsultansi dalam bidang
Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pembangunan
dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha
jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan, usaha jasa Sertifikasi
Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang
melaksanakan usahanya tidak memiliki sertifikat
badan usaha atau tidak memelihara masa berlaku
sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang
lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi
menengah.
e. setiap badan usaha jasa konsultansi dalam bidang
Instalasi Tenaga Listrik, usaha jasa pembangunan
dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, usaha
jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga
Listrik, usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan, usaha jasa Sertifikasi
Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang
melaksanakan usahanya tidak memiliki sertifikat
badan usaha atau tidak memelihara masa berlaku
sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang
lingkup Perizinan Berusaha, dikenai denda sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per
subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi
besar.
(8) Besaran denda yang dikenai untuk ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),
untuk:
a. badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
1. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk
setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi
pelaksana/operator;
2. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi
analis/teknisi;
3. Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta
rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang
Kualifikasi ahli; dan
4. Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
untuk setiap tenaga teknik jika merupakan
warga negara asing.
b. badan usaha jasa penunjang tenaga listrik:
1. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi
pelaksana/operator;
2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
untuk setiap tenaga teknik jenjang Kualifikasi
analis/teknisi;
3. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang
Kualifikasi ahli; dan
4. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) untuk setiap tenaga teknik jika
merupakan warga negara asing.
(9) Lembaga sertifikasi produk yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6),
dikenai denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
Pasal 58
(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk
pengenaan sanksi administratif berupa denda yang
memuat besaran sanksi denda yang dikenakan dan
tanggal jatuh tempo pembayaran.
(2) Tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat
pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) bulan sejak surat
pemberitahuan dimaksud diterima oleh pelanggar
ketentuan.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara bukan pajak atau penerimaan daerah.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 59
(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan
memperhatikan perkembangan dan peningkatan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam
rangka percepatan cipta kerja.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.
Pasal 60
Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan
tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan
diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Perizinan Berusaha yang telah efektif sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
2. Permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan
Pelaku Usaha melalui sistem Perizinan Berusaha
terintegrasi secara elektronik sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, namun belum diterbitkan
perizinan berusahanya, diproses melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
dengan pengaturan Perizinan Berusaha sesuai
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 62
Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Pelaku
Usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha
sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kecuali
ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang
Perizinan Berusaha dimaksud.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5530);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5326);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5900); dan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6023),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 64
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
ketentuan Pasal 65, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72,
Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 89,
Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 119 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 65
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
