「고용창출에 관한 인도네시아 공화국 법률대체 정부령 2022년 제2호(제48조)」

「고용창출에 관한 인도네시아 공화국 법률대체 정부령 2022년 제2호(제48조)」

• 국가‧지역: 인도네시아 • 법률번호: 2022년 제2호 • 제정일: 2022년 12월 30일

Pasal 48

Beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. 5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. 8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnyadisingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. 10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. 11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. 14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil.

(2) Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan pengembangan organisasi BPJPH di daerah sesuai kebutuhan.

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

a. kementerian dan/atau lembaga terkait; b. LPH; dan c. MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

(2) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan pergurLran tinggi.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Kerja sama BPJPH dengan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mengajukan akreditasi kepada BPJPH dengan memenuhi persyaratan:

a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan c. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan lslam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.

(3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/ atau golongan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan Auditor Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal22

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produkyang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal27

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:

a. mengawasi PPH di perusahaan; b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c. mengoordinasikan PPH; dan d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:

a. beragama Islam; dan b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

(4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. pengolahan Produk.

(3) Jangka waktu verifikasi permohonan Sertifikat Halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

(4) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BPJPH.

(5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majetis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH, melalui sistem elektronik terintegrasi.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

(3) Sidang Fatwa Halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten f Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan Produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten f Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari LPH.

(4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupatenf Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.

(6) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.

(2) Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.

(3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33B

(1) Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2)Komite Fatwa Produk Halal terdiri atas unsur:

a. ulama; dan b. akademisi.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan Produk diterima oleh BPJPH.

22. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif.

23. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingg

25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal42

(1) Sertifikat Ha1al berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.

(2) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal.

(2) Dalam hal permohonan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, tidak dikenai biaya.

27. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap: a. LPH; b. kehalalan Produk; c. pencantuman Label Halal; d. pencantuman keterangan tidak Halal; e. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak Halal; f. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau g. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

29. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB serta Pasal 52A dan Pasal 52B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

LAYANAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 52A

(1) Layanan penyelenggaraan JPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi.

(2) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh:

a. BPJPH; b. LPH; c. MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/ Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; d. Komite Fatwa Produk Halal; dan e. pendamping PPH.

(3) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk mendukung layanan lainnya terkait penyelenggaraan JPH.

(4) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPJPH.

BAB VIIB

SUMBER PENDANAAN

Pasal 52B

Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;dan/atau c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Masyarakat dapat berperan

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH; b. pendampingan dalam PPH; c. publikasi bahwa Produk berada dalam pendampingan; dan d. pengawasan Produk Halal yang beredar.

(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

31. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

32. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 63A, Pasal 638, dan Pasal 63C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

Pelaksanaan layanan penyelenggaraan JPH menggunakan sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A dibangun secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63B

Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.

Pasal 63C

(1) Komite Fatwa Produk Halal sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pemerintah menjalankan tugas Komite Fatwa Produk Halal sampai dengan terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal.

「고용창출에 관한 인도네시아 공화국 법률대체 정부령 2022년 제2호(제48조)」

「고용창출에 관한 인도네시아 공화국 법률대체 정부령 2022년 제2호(제48조)」

• 국가‧지역: 인도네시아 • 법률번호: 2022년 제2호 • 제정일: 2022년 12월 30일

제48조

「할랄제품보증에 관한 법률 2014년 제33 호」(인도네시아 공화국 관보 2014년 제295 호, 인도네시아 공화국 추보 제5604호)의 일 부 규정을 다음과 같이 개정한다.

1. 제1조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제1조

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같 다. 1. 제품이란 식품, 음료, 약품, 화장품, 화학 제품, 바이오제품, 유전자변형제품과 관련 된 물품 그리고/또는 서비스와 대중이 사 용, 적용 또는 활용하는 물품을 말한다. 2. 할랄제품이란 이슬람율법에 따라 할랄 로 선언된 제품을 말한다. 3. 이하 PPH라 약칭되는 할랄제품공정이 란 제품의 할랄성을 보증하기 위한 일련의 활동으로 재료의 준비, 가공, 보관, 포장, 유통, 판매 및 진열을 포함한다. 4. 재료란 제품을 제조 또는 생산하는 데 사용되는 요소를 말한다. 5. 이하 JPH라 약칭하는 할랄제품보증이란 제품의 할랄성에 대한 법적 확실성으로 할 랄인증서를 통하여 증명되는 것을 말한다. 6. 이하 BPJPH라 약칭하는 할랄제품보증 관리청이란 JPH를 관리하기 위하여 정부 가 설립한 기구를 말한다. 7. 이하 MUI로 약칭하는 인도네시아울라 마협회란 울라마, 주아마 및 무슬림 지식인 협의체를 말한다. 8. 이하 LPH라 약칭하는 할랄검사기관이 란 제품의 할랄성에 대한 검사 그리고/또는 시험 작업을 수행하는 기관을 말한다. 9. 할랄감사관이란 제품의 할랄성 검사를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 사람을 말한 다. 10. 할랄인증서란 할랄파트와 또는 MUI, 주 MUI, 시/군 MUI, 아쩨울라마협의회, 또 는 할랄제품파트와위원회의 제품의 서면 랄성 인정을 기초로 하여 BPJPH가 발행한 할랄인증서를 말한다. 11. 할랄라벨이란 제품의 할랄성에 대한 표시를 말한다. 12. 사업자란 인도네시아 영역에서 사업 활동을 수행하는 개인이나 법인 또는 비법 인 형태의 사업체를 말한다. 13. 할랄감독관이란 PPH의 책임자를 말한 다. 14. 자(者)란 개인 또는 법인을 말한다. 15. 장관이란 종교 분야의 정부 업무를 관 장하는 장관을 말한다.

2. 제4조와 제5조 사이에 1개의 조항, 즉 제 4A조를 다음과 같이 신설한다.

제4A조

(1) 영세 및 소규모 사업자의 경우 제4조 에 따른 할랄 인증 취득 의무는 영세 및 소 규모 사업자의 할랄 선언을 기초로 한다.

(2) 제1항의 영세 및 소규모 사업자의 할 랄 선언은 BPJPH가 정한 할랄 표준에 따 라 실시한다.

3. 제5조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제5조

(1) 정부는 JPH를 관리할 책임이 있다.

(2) 제1항의 JPH의 관리는 장관이 수행한 다.

(3) 제2항에 따른 JPH의 관리를 수행하기 위하여 장관 산하에 BPJPH를 설립하며 장 관이 책임을 진다.

(4) 필요한 경우 장관은 수요에 따라 지역 에 BPJPH 조직을 개발할 수 있다.

(5) BPJPH의 업무, 기능 및 조직 구성에 관한 규정은 대통령령으로 정한다.

4. 제7조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제7조

(1) 제6조에 따른 권한을 수행하기 위하여 BPJPH는 다음 각 호와 협력한다.

a. 유관 부처 그리고/또는 기관 b. LPH c. MUI, 주 MUI, 시/군 MUI 또는 아쩨울 라마협의회

(2) 제1항의 협력 외에도 BPJPH는 고등교 육기관과 협력할 수 있다.

5. 제10조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제10조

(1) BPJPH와 MUI, 주 MUI, 시/군 MUI 또 는 제7조제1항제c호의 아쩨울라마협의회 와의 협력은 제품의 할랄성 결정 차원에서 실시한다.

(2) 제1항의 제품의 할랄성 결정은 MUI, 지방 MUI, 시/군 MUI 및 아쩨울라마협의 회에서 제품의 할랄 결정 형식에 따라 발행 한다.

6. 제10조와 제11조 사이에 1개의 조항, 즉 제10A조를 다음과 같이 신설한다.

제10A조

제7조제2항의 BPJPH와 고등교육기관과 의 협력은 할랄제품의 홍보, 교육 및 출판 을 위하여 실시한다.

7. 제11조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제11조

제7조, 제8조, 제9조, 제10조 및 제10A조 의 협력에 관한 세부규정은 정부령으로 정 한다.

8. 제13조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제13조

(1) 제12조에 따라 LPH를 설립하기 위하 여 다음 각 호의 요건을 충족하여 BPJPH 에 인증 신청을 하여야 한다.

a. 자체 사무실과 장비 구비 b. 3명 이상의 할랄감사관 보유 c. 실험실 보유 또는 실험실이 있는 다른 기관과 협력 계약 체결

(2) 제1항의 LPH를 지역사회가 설립하는 경우 LPH는 법인 형태의 이슬람종교기관 과 법인 형태의 이슬람재단의 후원을 받는 사립고등교육기관에 제출하여야 한다.

(3) 제2항에 따라 지역사회가 설립한 LPH 가 지역에 없는 경우 법인 형태의 이슬람종 교기관 또는 법인 형태의 이슬람재단의 후 원을 받는 사립고등교육기관은 국영기업 또는 식품의약청과 협력할 수 있다.

9. 제14조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제14조

(1) 제13조제1항제b호의 할랄감사관은 LPH가 임면한다.

(2) 제1항에 따라 LPH의 할랄감사관을 임 명하는 경우 다음 각 호의 요건을 충족하여 야 한다.

a. 인도네시아 국민 b. 무슬림 c. 식품, 화학, 생화학, 산업공학, 생물, 약 학, 의학, 조리학 또는 농업 분야에서 학사 이상의 학위 보유 d. 이슬람율법에 따른 할랄제품에 대한 이 해와 폭넓은 통찰력 보유 e. 개인 그리고/또는 집단의 이익보다 신도 의 이익 우선시

10. 제16조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제16조

LPH 및 할랄감사관에 관한 세부규정은 정 부령으로 정한다.

11. 제22조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제22조

(1) 사업자가 제21조제1항 또는 제2항에 따라 PPH의 위치, 장소 및 장비를 분리하 지 아니하는 경우에는 행정제재가 부과된 다.

(2) 제1항의 과태료 기준, 유형, 액수 및 행 정제재 부과 절차에 관한 세부규정은 정부 령으로 정한다.

12. 제25조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제25조

할랄인증을 취득한 사업자는 다음 각 호의 의무가 있다. a. 할랄인증 취득 제품에 할랄라벨 부착 b. 할랄인증 취득 제품의 할랄성 유지 c. 할랄제품과 비할랄제품 간의 도축, 가공, 보관, 포장, 유통, 판매 및 진열을 위한 위 치, 장소 및 도구 분리 d. 구성 성분 그리고/또는 PPH에 변경이 있는 경우 할랄인증 갱신 e. 구성 성분 그리고/또는 PPH의 변경 사 항 BPJPH에 보고

13. 제27조의 규정을 다음과 같이 개정한다

제27조

(1) 사업자가 제25조 또는 제26조제2항의 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정제재 가 부과된다.

(2) 과태료 기준, 유형, 액수 및 행정제재 부과 절차에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.

14. 제28조의 규정을 다음과 같이 개정한다

제28조

(1) 제24조제c호에 따른 할랄감독관의 업 무는 다음 각 호와 같다.

a. 회사에서 PPH 감독 b. 개선 및 예방 조치 결정 c. PPH 조정 d. LPH의 할랄감사관의 검사에 동행

(2) 할랄감독관은 다음 각 호의 요건을 준 수하여야 한다.

a. 무슬림 b. 폭넓은 통찰력 및 할랄에 관한 이슬람율 법에 대한 이해 보유

(3) 회사 경영진은 할랄감독관을 지정하고 이는 BPJPH에 보고된다.

(4) 영세 및 소규모 사업자가 사업활동을 수행하는 경우 할랄감독관은 이슬람종교단 체 출신으로 할 수 있다.

(5) 할랄감독관에 관한 세부규정은 정부령 으로 정한다.

15. 제29조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제29조

(1) 사업자는 할랄인증 신청서를 BPJPH에 제출한다.

(2) 할랄인증 신청에는 다음 각 호의 서류 가 첨부되어야 한다.

a. 사업자 정보 b. 제품명 및 유형 c. 사용된 제품 및 재료 목록 d. 제품 가공

(3) 할랄인증 신청 확인 기간은 1영업일 이내로 한다.

(4) 할랄인증 신청서 제출 절차에 관한 세 부규정은 정부령으로 정한다.

16. 제30조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제30조

(1) BPJPH는 사업자의 요청에 따라 LPH 가 제품의 할랄성 검사 그리고/또는 실험을 수행하도록 결정한다.

(2) 제1항에 따른 LPH의 결정은 제29조제 2항에 따른 신청서류가 구비된 날로부터 1 영업일 이내에 실시한다.

17. 제31조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제31조

(1) 할랄감사관은 15영업일 이내에 제30 조제1항에 따른 제품 할랄성 검사 그리고/ 또는 시험을 수행한다.

(2) 제품에 대한 검사는 생산공정 시에 사 업장에서 실시한다.

(3) 제1항에 따른 제품 검사에 할랄성이 의심되는 재료가 포함되어 있는 경우 실험 실에서 실험을 실시할 수 있다.

(4) 제3항에 따른 제품 검사에 추가 검사 시간이 필요한 경우 LPH는 BPJPH에 기간 연장을 신청할 수 있다.

(5) 제2항에 따른 사업장에서 검사를 수행 하는 경우 사업자는 할랄감사관에게 정보 를 제공할 의무가 있다.

(6) 제품 할랄성 검사 그리고/또는 실험 절 차에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.

18. 제32조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제32조

LPH는 통합전자시스템을 통하여 제품 할 랄 검사 그리고/또는 시험 결과를 BPJPH 를 참조로 하여 MUI, 주 MUI, 시/군 MUI 또는 아쩨울라마협의회에 제출한다.

19. 제33조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제33조

(1) 제품의 할랄성 결정은 MUI, 주 MUI, 시/군 MUI 또는 아쩨울라마협의회에서 실 시한다.

(2) 제1항에 따른 제품의 할랄성 결정은 할랄파트와회의에서 실시한다.

(3) 제2항에 따른 MUI, 주 MUI, 시/군 MUI 또는 아쩨울라마협의회의 할랄파트와 회의는 LPH에게 제품 검사 그리고/또는 시 험 결과를 MUI, 주 MUI, 시/군 MUI 또는 아쩨울라마협의회에서 수령한 날로부터 3 일 이내에 제품의 할랄성을 결정한다.

(4) MUI, 주 MUI, 시/군 MUI 또는 아쩨울 라마협의회는 제2항의 제품의 할랄성 결정 은 할랄인증 발급을 위한 근거로 BPJPH에 게 제출된다.

(5) 제3항의 기한이 초과된 경우 제품의 할랄성 결정은 할랄 파트와규정에 따라 할 랄제품파트와위원회가 실시한다.

(6) 제5항에 따른 제품의 할랄성 결정은 2 영업일 이내에 한다.

(7) 제1항의 제품의 할랄성 결정에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.

20. 제33조와 제34조 사이에 2개의 조항, 즉 33A조와 33B조를 다음과 같이 신설한다.

제33A조

(1) 영세 및 소규모 사업자가 할랄인증을 신청하는 경우 제품의 할랄성 결정은 할랄 파트와규정을 근거로 할랄제품파트와위원 회가 수행한다.

(2) 제1항의 할랄제품파트와위원회의 제 품 할랄성 결정은 PPH 지원 결과를 수령한 날로부터 1영업일 이내에 실시한다.

(3) 제2항에 따른 PPH 지원은 제1항에 따 른 영세 및 소규모 사업자가 할랄인증 신청 서를 제출한 날로부터 10영업일 이내에 완 료한다.

(4) 제2항에 따른 제품의 할랄성 결정에 따라 BPJPH는 할랄인증서를 발급한다.

(5) 제1항의 제품의 할랄성 결정에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.

제33B조

(1) 장관이 책임을 지는 할랄제품파트와위 원회를 구성한다.

(2)할랄제품파트와위원회는 다음 각 호로 구성된다.

a. 울라마 b. 학자

21. 제35조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제35조

제33A조제4항 및 제34조제1항에 따른 할 랄인증서는 BPJPH가 제품의 할랄성 결정 을 수령한 날로부터 1영업일 이내에 BPJPH가 발급한다.

22. 제35조와 제36조 사이에 1개의 조항, 즉 제35A조를 다음과 같이 신설한다.

제35A조

LPH가 할랄인증 절차에서 정한 기한을 준 수하지 못하는 경우 LPH는 공정에 설정된 시간 제한을 충족하지 못하는 경우 해당 LPH는 평가 그리고/또는 행정제재를 받는 다.

23. 제40조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제40조

할랄라벨에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.

24. 제41조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제41조

(1) 사업자가 38조 또는 제39조에 따라 규 정을 준수하지 아니하고 할랄라벨을 부착 하는 경우에는 행정제재가 부과된다.

(2) 제1항의 행정제재 부과 절차에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.

25. 제42조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제42조

(1) 할랄인증서는 BPJPH가 발급한 시점부 터 유효하며 구성 성분 그리고/또는 PPH에 변경이 없는 한 계속하여 유효하다.

(2) 구성 성분 그리고/또는 PPH에 변경이 있는 경우 사업자는 할랄인증서를 갱신할 의무가 있다.

(3) 제2항에 따른 할랄인증서 갱신에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.

26. 제44조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제44조

(1) 할랄인증 수수료는 할랄인증을 신청하 는 사업자가 부담한다.

(2) 영세 및 소규모 사업자가 할랄인증 신 청을 하는 경우 수수료가 면제된다.

27. 제48조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제48조

(1) 사업자가 47조제3항에 따라 등록을 하 지 아니하는 경우에는 행정제재가 부과된 다.

(2) 제1항의 행정제재 부과 절차에 관한 세부규정은 정부령으로 정한다.

28. 제50조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제50조

다음 각 호에 대하여 JPH 감독을 실시한 다. a. LPH b. 제품 할랄성 c. 할랄라벨 부착 d. 비할랄 정보 부착 e. 할랄제품과 비할랄제품 간의 도축, 가공, 보관, 포장, 유통, 판매 및 진열을 위한 위 치, 장소 및 도구 분리 f. 할랄감독관의 상주 g. JPH와 관련된 기타 활동

29. 제7장과 제8장 사이에 2개의 장과 2개의 조항, 즉 제7A장과 제7B장 및 제52A조와 제 52B조를 다음과 같이 신설한다.

제7A장

전자 기반 할랄제품 보증 서비스

제52A조

(1) JPH 관리 서비스는 통

(2) 제1항의 통합전자시스템은 다음 각 호 가 실시하는 할랄인증서비스 절차와 연계 한다.

a. BPJPH; b. LPH c. MUI, 주 MUI, 시/군 MUI 및 아쩨울라 마협의회 d. 할랄제품파트와위원회 e. PPH자문단

(3) 제1항의 통합전자시스템은 JPH 관리 와 관련된 기타 서비스 지원을 위하여서도 사용된다.

(4) 제1항의 통합전자시스템은 BPJPH가 운영한다.

제7B장

재원

제52B조

이 법의 시행 기금은 다음 각 호로부터 나 온다. a. 국가 수입 및 지출 예산 b. 지방 수입 및 지출 예산 c. 법령규정에 따라 합법적이고 구속력 없 는 기타 재원

30. 제53조를 다음과 같이 개정한다.

제53조

(1) 지역사회는 JPH 관리에 참여할 수 있 다.

(2) 제1항의 지역사회의 참여는 다음 각 호의 형태로 할 수 있다.

a. JPH에 관한 홍보 및 교육 b. PPH 자문 c. 지원받고 있는 제품임을 게시 d. 유통되는 할랄제품 감독

(3) 제2항제d호의 유통 할랄제품의 감독 형태의 지역사회의 참여는 BPJPH에 민원 제기 또는 보고 형태로 한다.

31. 제55조의 규정을 다음과 같이 개정한다.

제55조

지역사회의 참여 및 수상에 관한 세부규정 은 정부령으로 정한다.

32. 제63조와 제64조 사이에 3개의 조항, 즉 제63A조, 제63B조 및 제63C조를 다음과 같 이 신설한다.

제63A조

제52A조의 통합전자시스템을 사용하는 JPH 관리 서비스의 실시는 이 법이 제정된 후 1년 이내에 단계적으로 실시한다.

제63B조

이 법이 시행되기 전에 BPJPH가 발행한 할랄인증은 구성 성분의 변경 그리고/또는 PPH에 변화가 없는 한 계속하여 유효하다.

제63C조

(1) 할랄제품파트와위원회는 이 법이 제정 된 후 1년 이내에 설립되어야 한다.

(2) 정부는 할랄제품파트와위원회가 설립 되기 전까지 할랄파트와위원회의 업무를 수행한다.